4. Prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip persatuan dan kesatuan dalam kedaulatan NKRI sesuai dengan UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia adalah satu negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Prinsip ini menuntut agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga dan diperkuat agar Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan stabil.

historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti : (1 ) Negara hukum menurut nomokrasi islam.15 Konsep nomokrasi islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-12 Ridwan HR, Op.Cit, h. 2

Trias Politika sendiri berasal dari bahasa Yunani (Tri:tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum, yaitu: supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan didepan hukum (equality before the law) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam pelaksanaannya ketiga hal tersebut dijabarkan dalam

Prinsip- prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Negara-negara yang menganut demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry Bertram Mayo dalam An Introduction to Democratic Theory (1960), mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan konseptual, kajian ini menghasilkan temuan bahwa taqnin dalam perkembangan hukum modern telah menggeser rezim hukum lama (ius naturale) menuju
Humas (08/06) | Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu. Hal ini biasa dipahami oleh sistem hukum civil law, sepereti Indonesia. Serupa dengan itu, Australia yang menganut sistem hukum…
3. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum. 4. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dalam Islam, prinsip-prinsip perumusan peraturan perundang-undangan (qanun) juga telah lama diperkenalkan oleh ahli Islam seperti Al Ghazali, Ibnu al Qayyim al Jauziyah, dan tokoh-tokoh kontemporer lainnya.
TgeA8X.
  • 29e9ie5p9j.pages.dev/182
  • 29e9ie5p9j.pages.dev/402
  • 29e9ie5p9j.pages.dev/100
  • 29e9ie5p9j.pages.dev/160
  • 29e9ie5p9j.pages.dev/147
  • 29e9ie5p9j.pages.dev/467
  • 29e9ie5p9j.pages.dev/177
  • 29e9ie5p9j.pages.dev/33

    • dalam pembuatannya hukum menganut prinsip